HARIANEXPRESS, TANGERANG – Mahasiswa tidak perlu takut mengkritik pemerintah selama berlandaskan fakta dan data, kata pengamat komunikasi politik Dr. Indiwan Seto Wahyu Wibowo dalam diskusi di UMN, Selasa (29/9/2026).
Hal tersebut disampaikan pengamat komunikasi politik sekaligus penulis buku Semiotika Media Baru, Dr. Indiwan Seto Wahyu Wibowo, dalam diskusi pada acara peluncuran enam buku dosen bertajuk From Manuscript to Bookshelf di Gedung D Lantai 20 Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Rabu pagi.
Menurut Indiwan, perkembangan media digital memberikan ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik melalui berbagai bentuk komunikasi, seperti infografis, meme, maupun video pendek di platform seperti TikTok dan Instagram.
“Mahasiswa maupun masyarakat boleh memberikan kritik kepada pemerintah melalui berbagai bentuk konten digital, selama kritik tersebut didasarkan pada bukti dan fakta. Yang perlu dihindari adalah konten yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, maupun ujaran kebencian,” ujar Indiwan.
Ia mencontohkan fenomena kritik publik terhadap sejumlah pejabat negara yang banyak muncul dalam bentuk meme, video pendek, hingga infografis di media sosial. Menurutnya, fenomena tersebut menunjukkan bagaimana ruang digital menjadi arena baru bagi masyarakat untuk menyampaikan ekspresi politik.
“Presiden Prabowo, Menteri Bahlil, maupun Wakil Presiden Gibran sering menjadi objek kritik dan humor politik di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bagaimana persepsi publik terhadap pemerintah terbentuk melalui berbagai simbol dan pesan digital,” katanya.
Dalam perspektif semiotika media baru, Indiwan menjelaskan bahwa berbagai konten digital, mulai dari meme, poster, hingga video pendek, dapat dianalisis untuk memahami makna yang berada di balik pesan tersebut.
Menurutnya, tanda-tanda yang muncul di ruang digital tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konteks sosial, politik, budaya, serta persepsi masyarakat terhadap suatu isu.
“Melalui pendekatan semiotika media baru, kita dapat membaca bagaimana sebuah gambar, teks, atau video membangun makna dan merepresentasikan realitas sosial yang sedang berlangsung,” jelas dosen senior Ilmu Komunikasi tersebut.
Meski demikian, Indiwan memahami bahwa sebagian mahasiswa masih memiliki kekhawatiran dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan adanya persepsi mengenai risiko hukum maupun respons dari pihak berkuasa terhadap kritik publik.
Namun, ia menegaskan bahwa kritik tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
“Mahasiswa tidak perlu takut menyampaikan kritik maupun masukan kepada pemerintah atau aparatur negara. Yang penting, kritik tersebut tidak melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tidak berupa penghinaan atau pencemaran nama baik, serta memiliki dasar fakta dan data,” ujarnya.
Selain membahas ruang kritik di media digital, Indiwan juga menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi mengubah cara masyarakat menerima dan memahami informasi.
Menurutnya, masyarakat saat ini hidup dalam arus informasi yang sangat besar. Namun, informasi yang muncul di layar pengguna media sosial bukan sekadar hasil pilihan pengguna, melainkan juga dipengaruhi oleh sistem algoritma yang bekerja di balik platform digital.
Dalam bukunya Semiotika Media Baru: Menenun Makna di Era Digital, Indiwan memperkenalkan konsep algoritma sebagai “penanda yang tidak terlihat” (invisible signifier).
Konsep tersebut menggambarkan bagaimana algoritma berperan dalam menentukan urutan, frekuensi, serta tingkat visibilitas suatu konten yang muncul di hadapan pengguna media sosial.
“Algoritma tidak hanya berfungsi sebagai sistem teknis yang mengatur distribusi informasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan makna di ruang digital,” jelasnya.
Menurut Indiwan, mekanisme algoritma bekerja berdasarkan data perilaku pengguna dan logika ekonomi perhatian (attention economy). Akibatnya, apa yang terlihat oleh pengguna tidak sepenuhnya bersifat netral, karena terdapat proses seleksi teknologi yang menentukan konten mana yang lebih sering muncul.
Dalam kajian semiotika media baru, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses komunikasi digital melibatkan hubungan antara manusia sebagai pengguna dan sistem komputasi yang ikut menentukan bagaimana pesan diproduksi serta diterima.
Indiwan juga menjelaskan bahwa dalam perspektif semiotika, berita tidak hanya dipahami sebagai kumpulan fakta, tetapi juga sebagai rangkaian tanda yang membawa makna tertentu.
Pemilihan judul, penggunaan kata, kutipan narasumber, foto, ilustrasi, infografis, hingga sudut pengambilan gambar merupakan elemen yang dapat memengaruhi cara publik memahami suatu peristiwa.
“Dalam berita politik, teks verbal maupun visual dapat menjadi signifier atau penanda yang membawa makna tertentu, termasuk ideologi, kepentingan kekuasaan, maupun konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, perkembangan media digital menghadirkan tantangan baru bagi studi komunikasi karena masyarakat tidak hanya berhadapan dengan pesan yang dibuat manusia, tetapi juga dengan sistem teknologi yang ikut menentukan bagaimana pesan tersebut didistribusikan.
Dalam konteks tersebut, algoritma dapat dipahami sebagai agen penanda (signifying agent) yang memiliki peran dalam mengatur perhatian publik terhadap suatu isu.
Karena itu, menurut Indiwan, memahami media sosial tidak cukup hanya dengan kemampuan menggunakan aplikasi digital. Masyarakat juga perlu memiliki kemampuan literasi untuk memahami bagaimana sebuah pesan diproduksi, disebarkan, dipilih oleh sistem teknologi, dan kemudian dimaknai oleh publik.
