HARIANEXPRESS – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati menyoroti beragam persoalan krusial dalam sektor pendidikan nasional, mulai dari kesiapan menghadapi era kecerdasan artifisial (AI) hingga krisis guru dan infrastruktur. Esti menekankan perlunya reformasi pendidikan menyeluruh untuk menjawab tantangan global dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Selasa (4/8/2026).
Menurut Esti, Indonesia kini menghadapi transformasi digital, perkembangan AI, ekonomi hijau, perubahan struktur ketenagakerjaan, serta kompetisi global yang semakin ketat. Oleh karena itu, pendidikan harus menghasilkan lulusan dengan kemampuan berpikir kritis, literasi digital, kreativitas, kolaborasi, karakter kuat, dan kesiapan belajar sepanjang hayat.
Reformasi pendidikan harus berorientasi pada pembangunan kualitas SDM sebagai strategi utama pembangunan nasional, bergeser dari fokus administratif. Pembangunan SDM unggul dimulai dari pendidikan anak-anak sebagai modal dasar pembangunan.
Selain tantangan teknologi, Esti juga menyoroti masalah klasik seperti kerusakan gedung sekolah dan ketimpangan akses pendidikan. Ia prihatin dengan kondisi sekolah-sekolah yang roboh, bahkan menimbulkan korban jiwa, yang menjadi ironi jika tidak segera diperbaiki oleh negara.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI tersebut juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap akses dan infrastruktur pendidikan yang tidak memadai di banyak tempat. Anak-anak terpaksa mempertaruhkan nyawa karena ketiadaan jembatan atau akses jalan layak menuju sekolah.
“Kita terus mendengar gedung sekolah roboh, bahkan beberapa ada korban jiwa anak-anak kita yang datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ini menjadi sebuah ironi jika Negara tak segera memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak,” ujar Esti Wijayati.
“Belum lagi banyak akses atau infrastruktur pendidikan yang tidak dimiliki anak-anak. Setiap hari kita melihat berita ada anak-anak yang harus bertaruh nyawa karena ketiadaan jembatan atau akses jalan layak untuk ke sekolah,” tambah Esti.
Pemerintah diminta memberikan perhatian lebih kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Esti juga mendesak terwujudnya SD-SMP gratis, baik negeri maupun swasta, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi.
Anggaran program andalan seperti Perpustakaan Nasional untuk penyediaan dan distribusi buku ke perpustakaan daerah, termasuk di wilayah 3T, juga harus dikembalikan ke porsi memadai. Esti turut menyoroti persoalan kekurangan tenaga pendidik yang masih terjadi di berbagai daerah.
Ia mengungkapkan bahwa hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas Komisi X DPR ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan kekurangan sekitar 1.600 guru. Kondisi ini kemungkinan jauh lebih parah di daerah lain, terutama di wilayah 3T, sehingga pemerintah harus membuka formasi sesuai kebutuhan riil.
Terkait pengelolaan anggaran, Esti menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan paling lambat APBN 2028. Menurutnya, kebijakan ini sebaiknya dipercepat agar dapat mulai diterapkan pada tahun anggaran 2027.
Percepatan ini diharapkan mampu menyediakan ruang fiskal yang lebih besar bagi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan sarana prasarana. Hal ini termasuk perbaikan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, siswa, mahasiswa, kesejahteraan guru, dosen, serta tenaga pendidik yang lebih baik, merata, dan bermutu untuk semua.
