HARIANEXPRESS, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti akan membahas fenomena sejumlah sekolah dasar (SD) negeri yang hanya menerima sedikit peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027 bersama Kementerian Dalam Negeri.
Fenomena sepinya peserta didik baru di beberapa SD negeri telah menjadi perhatian serius Kemendikdasmen. Kementerian ini telah melakukan pemetaan mendalam terkait kondisi sekolah-sekolah tersebut melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Hasil pemetaan menunjukkan bahwa banyak sekolah memiliki jumlah murid di bawah 100, bahkan ada yang di bawah 60 orang. Data ini menjadi dasar penting bagi Kemendikdasmen dalam menyusun kerangka kebijakan yang relevan.
“Soal sedikitnya siswa di beberapa SD negeri, ini memang menjadi perhatian kami lintas kementerian. Kami sudah ada pendataan berdasarkan Dapodik, sekolah-sekolah yang muridnya di bawah 100, di bawah 60 orang,” ujar Mu’ti.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa penanganan isu sekolah sepi peminat ini memerlukan upaya kolaboratif. Solusi tidak dapat diputuskan oleh Kemendikdasmen secara mandiri.
Untuk itu, Kemendikdasmen telah berkoordinasi erat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna merumuskan langkah-langkah strategis. Koordinasi ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Dalam waktu dekat, Mu’ti mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengupayakan rapat bersama Mendagri. Pertemuan tersebut bertujuan membicarakan arah kebijakan ke depan untuk sekolah-sekolah yang jumlah muridnya sangat minim.
“Kami sudah sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Nanti kita akan rapat bersama dengan Pak Mendagri untuk membicarakan arah kebijakan ke depan untuk sekolah-sekolah yang muridnya sangat sedikit,” jelas Mu’ti.
Mu’ti juga menambahkan bahwa rancangan kebijakan bersama ini sangat krusial agar tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Kebijakan akan dibuat bersama dengan pemerintah daerah dan Kemendagri.
“Kebijakan ini akan kita buat bersama-sama (dengan pemerintah daerah dan Kemendagri) supaya tidak menimbulkan masalah di masyarakat,” kata Mu’ti.
Pembahasan dan perumusan kebijakan bersama ini diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi. Tujuannya adalah memastikan keberlangsungan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.
